All for Joomla All for Webmasters
Politik

IMM: UU MD3 Kebiri Demokrasi dan Ganggu Independensi Polri

IMM: UU MD3 Kebiri Demokrasi dan Ganggu Independensi Polri

Gedung DPR/MPR RI

Gedung DPR/MPR RI (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kritik terus bergulir atas kompromi politik DPR bersama pemerintah yang sepakat mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang membuat DPR jadi kebal hukum, antikritik, dan cenderung bisa mengendalikan hukum.

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyebut keputusan itu menjadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. DPR menutup ruang bagi rakyat untuk mengkritik dengan ancaman pidana.

“Pengesahan UU MD3 dalam rapat paripurna DPR merupakan ancaman bagi demokrasi. Apa yang diperjuangkan dalam agenda reformasi berupa demokrasi yang berkeadilan, disinyalir akan dikebiri dengan hadirnya UU MD3,” ucap Ketua Umum DPP IMM, Ali Muthohirin, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/2).

Baca Juga :

Ali menjabarkan beberapa pasal kontroversial dan cenderung jadi pasal karet di UU MD3. Salah satunya Pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Dengan hadirnya pasal ini, DPP IMM berpandangan DPR merupakan lembaga antikritik. Dalam regulasi ini tidak dijabarkan bagaimana batas merendahkan kehormatan anggota maupun kelembagaan DPR,” ujarnya.

Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR

Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR (Foto: Chandra Dyah/kumparan)

Kemudian Pasal 73 yang memberi kewenangan lebih bagi DPR dapat menggunakan Polri untuk memanggil paksa, bahkan menyandera selama 30 hari pihak yang menolak hadir dipanggil oleh DPR.

Ketentuan di Ayat 4 itu: Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.

“Padahal DPR merupakan lembaga politik, sedangkan polisi lembaga penegak hukum. Seharusnya logika yang dibangun adalah hukum yang mengendalikan politik, bukan malah sebaliknya, institusi politik yang mengendalikan institusi hukum,” kritik Ali.

UU MD3 membahayakan independensi Polri sebagai penegak hukum, juga rentan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para legislator.

Ketum DPP IMM, Ali Muthohirin.

Selanjutnya Pasal 245 yang mewajibkan persetujuan tertulis dari presiden untuk anggota DPR yang bermasalah hukum, setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Klausul ini tidak mengindahkan perintah MK yang telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden.

Kini DPR malah mengganti izin MKD dengan frase ‘pertimbangan’. “IMM menilai pengesahan UU MD3 merupakan upaya kerja sama kolektif yang sempurna dari politisi senayan untuk melanggengkan syahwat kekuasaan, maupun untuk melindungi kolega mereka dari jeratan hukum,” terang Ali.

DPR RI: Kuat di Anggaran, Lemah di Fungsi

DPR RI: Kuat di Anggaran, Lemah di Fungsi (Foto: Chandra Dyah/kumparan)

Menurutnya, para anggota DPR memagari diri mereka untuk tidak dapat dikritik dari opini publik. Hal itu menjadi ancaman bagi demokrasi yang telah diperjuangkan bersama oleh gerakan reformasi yang dikawal mahasiswa era 1998.

“DPP IMM mengajak publik untuk juga melakukan kerjasama kolektif yang sempurna untuk menolak UU MD3 dengan mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal kontroversial ini,” pungkasnya.

sumber : kumparan.com



Gedung DPR/MPR RI

Gedung DPR/MPR RI (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kritik terus bergulir atas kompromi politik DPR bersama pemerintah yang sepakat mengesahkan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), yang membuat DPR jadi kebal hukum, antikritik, dan cenderung bisa mengendalikan hukum.

DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyebut keputusan itu menjadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. DPR menutup ruang bagi rakyat untuk mengkritik dengan ancaman pidana.

“Pengesahan UU MD3 dalam rapat paripurna DPR merupakan ancaman bagi demokrasi. Apa yang diperjuangkan dalam agenda reformasi berupa demokrasi yang berkeadilan, disinyalir akan dikebiri dengan hadirnya UU MD3,” ucap Ketua Umum DPP IMM, Ali Muthohirin, dalam keterangan tertulis, Selasa (13/2).

Baca Juga :

Ali menjabarkan beberapa pasal kontroversial dan cenderung jadi pasal karet di UU MD3. Salah satunya Pasal 122 huruf k yang mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap peseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Dengan hadirnya pasal ini, DPP IMM berpandangan DPR merupakan lembaga antikritik. Dalam regulasi ini tidak dijabarkan bagaimana batas merendahkan kehormatan anggota maupun kelembagaan DPR,” ujarnya.

Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR

Rapor Merah Kinerja Legislasi DPR (Foto: Chandra Dyah/kumparan)

Kemudian Pasal 73 yang memberi kewenangan lebih bagi DPR dapat menggunakan Polri untuk memanggil paksa, bahkan menyandera selama 30 hari pihak yang menolak hadir dipanggil oleh DPR.

Ketentuan di Ayat 4 itu: Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.

“Padahal DPR merupakan lembaga politik, sedangkan polisi lembaga penegak hukum. Seharusnya logika yang dibangun adalah hukum yang mengendalikan politik, bukan malah sebaliknya, institusi politik yang mengendalikan institusi hukum,” kritik Ali.

UU MD3 membahayakan independensi Polri sebagai penegak hukum, juga rentan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh para legislator.

Ketum DPP IMM, Ali Muthohirin.

Selanjutnya Pasal 245 yang mewajibkan persetujuan tertulis dari presiden untuk anggota DPR yang bermasalah hukum, setelah mendapat pertimbangan dari MKD. Klausul ini tidak mengindahkan perintah MK yang telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden.

Kini DPR malah mengganti izin MKD dengan frase ‘pertimbangan’. “IMM menilai pengesahan UU MD3 merupakan upaya kerja sama kolektif yang sempurna dari politisi senayan untuk melanggengkan syahwat kekuasaan, maupun untuk melindungi kolega mereka dari jeratan hukum,” terang Ali.

DPR RI: Kuat di Anggaran, Lemah di Fungsi

DPR RI: Kuat di Anggaran, Lemah di Fungsi (Foto: Chandra Dyah/kumparan)

Menurutnya, para anggota DPR memagari diri mereka untuk tidak dapat dikritik dari opini publik. Hal itu menjadi ancaman bagi demokrasi yang telah diperjuangkan bersama oleh gerakan reformasi yang dikawal mahasiswa era 1998.

“DPP IMM mengajak publik untuk juga melakukan kerjasama kolektif yang sempurna untuk menolak UU MD3 dengan mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal-pasal kontroversial ini,” pungkasnya.

sumber : kumparan.com

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top