All for Joomla All for Webmasters
Peristiwa

Bupati Imas Peserta Pilkada 2018 Ketiga yang Kena OTT KPK


JAKARTA – Imas Aryumningsih, Bupati Subang menjadi  kepala daerah sekaligus calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 ketiga yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Selasa (13/2/2018) malam.

Sebelumnya, lembaga antirasuah  sudah menangkap tangan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko dan Bupati Ngada,  Marianus Sae. Kedua orang ini masing-masing sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang dan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Imas sendiri baru saja disahkan menjadi calon peserta Pilbup Subang 2018 dengan memegang nomor urut 2. Dalam Pilbup Subang tahun ini, Imas yang diusung Partai Golkar dan PKB menggandeng perwira Angkatan Udara, Kolonel Sutarno.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyayangkan kembali tertangkapnya calon kepala daerah petahana karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kendati belum ada pengumuman resmi soal penetapan status tersangka kepada  Imas.

“Saya kira ini kasus yang sekian, seharusnya tidak ada kasus baru lagi. KPK  tidak perlu melakukan OTT kalau memang para calon kepala daerah memiliki komitmen tidak menerima sejumlah uang terutama inkumben (petahana). Kalau untuk pasangan lain (bukan petahana) kita akan melihat itu kewenangan KPK atau tidak,” katanya, Rabu (14/2/2018).

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu pun berharap pesta demokrasi Pilkada serentak 2018 tetap bebas dari korupsi. “Kita berharap betul ada pesan untuk peserta Pilkada bahwa proses demokrasi ini harus bebas dari korupsi,” ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak berperan aktif mewujudkan proses demokrasi yang bersih. Karena semua institusi memiliki kewenangan berbeda-beda.

“KPK memiliki kewenangan hanya untuk pengawasan penyelenggara negara, Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu bersama KPU,” imbuhnya.

Sementara itu, Kemendagri, menurutnya, juga harus membantu proses pembinaan di daerah-daerah, agar aparatnya bisa  lebih baik menjalankan perannya secara maksimal.

“Bila semuanya berperan secara baik insya Allah proses Pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi  kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK,” tuntasnya.

Imas tertangkap tangan bersama tujuh orang lainnya, karena diduga melakukan transaksi terkait kewenangan perizinan, Selasa (13/2/2018) malam.

Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan intensif dan KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (julian/tri)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Most Popular

To Top