All for Joomla All for Webmasters
Politik

Paripurna DPR Hujan Interupsi soal Kekerasan terhadap Muslim Rohingya



Rapat Paripurna RUU APBN 2018

Rapat Paripurna RUU APBN 2018 (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)

Meski banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat paripurna hari ini, namun paripurna berlangsung ramai dihujani beberapa interupsi anggota. Sebagian menginterupsi soal kekerasan yang dialami Muslim Rohingya di Myanmar.

Ada 5 anggota dewan yang interupsi soal kekerasan warga Rohingya di paripurna yang membahas ‘Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas RUU APBN 2018 Beserta Nota Keuangan’.

“Kami mengutuk keras hal itu, kita minta DPR pro aktif untuk memanggil Dubes Myanmar. Kalau ini terus terjadi, kita menuntut agar Myanmar dikeluarkan dari keanggotaan PBB,” ucap Sekretaris F-PAN, Yandri Susanto, di ruangan paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya (Foto: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Interupsi Yandri dilanjutkan oleh anggota Fraksi PKS Al-Muzzamil Yusuf. Dia mengatakan seharusnya pemerintah dan DPR turut menjalankan amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam kemanusiaan.

“Pada hari ini atas perintah konstitusi amanat konstitusi kita, kita berperan aktif dalam kemanusiaan. Dan undang-undang dasar kita mengamanatkan tentang HAM dan khususnya kaum Muslim,” terangnya.

Muzzamil juga menegaskan bahwa 4 faksi yakni PKS, Gerindra, PAN dan PDIP akan mengusulkan kepada pimpinan DPR agar mengirim anggota dewan di tingkat Asean untuk memantau Rohingya.

“Kami 4 fraksi dan insyaallah fraksi yang lain tadi juga Fraksi Demokrat juga siap untuk mengusulkan kepada pimpinan DPR RI untuk mengirimkan anggota dewan se-Asean untuk ikut memantau. Selain pemerintah berperan, selain PBB, LSM berperan, tugas amanat konstitusi kepada kami untuk berperan di parlemen aAsean, 100 anggota minimal dari seluruh fraksi di Asean untuk ikut memantau apa yang terjadi di Myanmar Rohingya,” terangnya.

Sidang Paripurna DPR Sepi

Sidang Paripurna DPR Sepi (Foto: ANTARA/Agung Rajasa)

Sodik Mujahid dari Fraksi Gerindra juga menyampaikan hal yang sama. Dia meminta parlemen Indonesia menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah Myanmar untuk mengatasi persoalan Rohingya melalui diplomasi parlemen.

“Ini bagian dari pekerjaan kita, selama ini ada diplomasi parlemen. Bulan ini akan kita intensifkan kepada Asean dan seluruh negara untuk punya komitmen kuat kepada Myanmar,” tambahnya.

Interupsi ditutup oleh Hamka Haq dari Fraksi PDIP. Hamka mengatakan sebaiknya pemerintah mengundang Dubes Myanmar untuk mencari pemecahan masalah Rohingya. Apabila permasalahan Rohingya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Myanmar, maka Indonesia bisa mengusir Dubes Myanmar.

“Dimulai undang dan mengusir Dubes Burma dari tempat kita,” tegasnya.

Pimpinan DPR melalui Taufik Kurniawan menyambut baik usulan dari fraksi-fraksi dan akan menindaklanjuti usulan terkait Rohingya secara serius dalam rapat pimpinan.

Reporter: Ferio Pristiawan

sumber : kumparan.com


Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top